TIMES BAJAWA, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) membantah adanya isu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif. BGN juga memastikan seluruh proses pembangunan diawasi secara ketat guna menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menjelaskan bahwa isu tersebut muncul lantaran adanya lokasi-lokasi yang sudah dipasang spanduk bertuliskan akan dibangun SPPG namun pembangunan fisiknya tak kunjung berjalan.

"Sampai saat ini sangat yakin tidak ada SPPG fiktif. Berita SPPG fiktif itu muncul karena warga menemukan titik-titik lokasi dipasang spanduk (tertulis) yakni: 'Di sini akan dibangun SPPG'," katanya.

Sony menjelaskan titik-titik lokasi tersebut telah didaftarkan oleh pihak-pihak tertentu di dalam portal mitra.bgn.go.id, namun tidak kunjung dibangun hingga berhari-hari, bahkan berbulan-bulan.

"Hal tersebut tentu saja menghambat Program MBG, karena menghambat calon-calon mitra yang serius membangun, karena dalam sistem lokasi tersebut terlihat penuh," ucap Sony.

Ia menegaskan bahwa sistem verifikasi SPPG berlangsung ketat dan harus melalui 10 tahapan mulai dari pendaftaran, pembangunan, survei lapangan, penentuan kelayakan, hingga pembuatan akun virtual sebelum dana MBG dapat dicairkan.

Sony menambahkan sistem pencairan anggaran juga sangat ketat karena dana hanya bisa digunakan jika diusulkan yayasan sebagai maker (pelaku) dan disetujui Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai approver (menyetujui atau menolak) sesuai kebutuhan dan harga pasar yang berlaku.

"Dengan demikian, bila ada bangunan SPPG namun tidak ada Kepala SPPG, tidak ada PIC yayasan maka tidak akan ada virtual account. Tidak ada virtual account maka tidak ada anggaran yang dikirimkan, oleh karena itu, tidak akan ada SPPG fiktif," tuturnya.

Sebagai langkah korektif, BGN melakukan reset terhadap usulan yang tidak menunjukkan progres lebih dari 20 hari, membuka kanal komplain melalui WhatsApp dengan verifikasi bukti, serta menggelar pertemuan dengan calon mitra di 16 kota untuk memastikan keseriusan pembangunan.

"Kami tengah melakukan reset (rollback) terhadap usulan-usulan yang sudah dalam status proses persiapan. Namun, lebih dari 20 hari tidak ada laporan progres pembangunan SPPG, status usulan dikembalikan ke status verifikasi pengajuan," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI Sahidin menyoroti temuan dugaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif yang jumlahnya mencapai ribuan dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).

Hal tersebut disampaikan Sahidin saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

"BGN menyebut ada sekitar delapan ribuan SPPG yang ditetapkan. Namun, lima ribu di antaranya tidak jelas keberadaannya. Ada yang hanya membuka akun, tetapi lokasi fisiknya tidak ada. Informasi yang saya terima, termasuk di Batam, meskipun tidak sepenuhnya. Ini menimbulkan dugaan bahwa SPPG tersebut hanya untuk dijual," katanya.

Terkait hal itu, Sahidin mendorong penguatan pengawasan oleh BGN terhadap keberadaan dan operasional SPPG di lapangan. Ia juga menyoroti informasi bahwa banyak SPPG dikuasai oleh segelintir orang. (*)