TIMES BAJAWA, JAKARTA – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan mengajak lintas kementerian dan lembaga terkait untuk mengunci afirmasi anggaran khusus bagi program perempuan dan anak di tingkat daerah.

Dalam diskusi Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) lintas kementerian di Jakarta, Selasa (4/11/2025), Veronica menilai kebijakan afirmatif itu penting agar perlindungan dan pemberdayaan perempuan tidak bergantung pada inisiatif kepala daerah semata.

“Kalau tidak dikunci afirmatif, pejabat daerah bisa saja memilih untuk tidak melakukan apa pun karena tidak ada porsinya bagi perempuan dan anak,” ujarnya.

Menurut Veronica, praktik di lapangan menunjukkan bahwa dana desa kerap habis untuk pembangunan fisik seperti jalan dan infrastruktur pangan, sementara porsi bagi perempuan dan anak menjadi area abu-abu tanpa kejelasan.

Ia mencontohkan sejumlah desa di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang masih minim fasilitas pembinaan perempuan, seperti rumah aman dan ruang belajar anak.

Karena itu, Kementerian PPPA mendorong setiap daerah menetapkan minimal 20 persen anggaran afirmatif untuk perempuan dan anak dalam program desa. Kebijakan ini juga diharapkan mendapat intervensi strategis dari kementerian dan lembaga terkait.

Adapun kementerian dan lembaga yang bersinggungan langsung dengan program PUG, antara lain Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Desa PDTT, Bappenas, dan BPKP.

“Kita tidak bisa hanya datang ketika kasus sudah terjadi. Pencegahan harus dibangun lewat sistem yang dikunci dalam perencanaan dan anggaran,” tegasnya.

Veronica juga menekankan bahwa pengarusutamaan gender bukan sekadar slogan, melainkan instrumen kerja nyata untuk memastikan akses dan keberlanjutan pembangunan bagi setengah populasi Indonesia yang terdiri dari perempuan.

Soroti Akar Ketimpangan Gender

Dalam kesempatan yang sama, Wamen Veronica menyoroti akar masalah ketimpangan gender di Indonesia yang masih bersumber dari lemahnya ekonomi perempuan dan budaya patriarki yang mengakar kuat di masyarakat.

“Dalam banyak kasus kekerasan dan perdagangan orang, akar masalahnya selalu ekonomi. Perempuan di daerah terpaksa mencari jalan keluar lewat jalur berisiko, karena tidak punya pilihan ekonomi,” jelasnya.

Veronica mencontohkan hasil kunjungannya ke Kabupaten Ngada, NTT, di mana banyak perempuan menjadi tulang punggung keluarga lewat aktivitas menenun, beternak, dan bertani. Namun, mereka tetap tidak diakui sebagai pekerja karena identitas dalam KTP masih tercantum sebagai “ibu rumah tangga.”

“Perempuan sudah bekerja, tapi sistem tidak mengakui. Mereka tidak bisa mengakses bantuan karena syarat administrasinya tidak memadai,” tambahnya.

Situasi ini, lanjut Veronica, menyebabkan sejumlah program bantuan pemerintah seperti perhutanan sosial, pemberdayaan sosial, dan UMKM sering tidak tepat sasaran karena penerimanya tidak tercatat secara formal sebagai pekerja.

Selain faktor ekonomi, ia juga menyoroti hambatan sosial dan budaya yang membuat perempuan sulit tampil di ruang publik.

“Banyak perempuan diajarkan menerima saja, tidak berani bicara. Padahal mereka adalah penggerak ekonomi nyata di desa,” katanya.

Menurut Veronica, perubahan sistemik sangat dibutuhkan untuk mengakui kontribusi perempuan dalam setiap sektor pembangunan.

“Kalau akar masalahnya ekonomi dan budaya, maka solusi juga harus sistemik. Kita harus ubah cara pandang dan regulasinya sekaligus,” tutupnya.(*)