TIMES BAJAWA, SUMBA TIMUR – Kantor Pertanahan Sumba Timur mencanangkan Gerakan Sinergi Reforma Agraria (GSRA) guna menyukseskan percepatan pelaksanaan Reforma Agraria.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Timur, BUMN, BUMD yang dilaksanakan di Desa Tanatuku, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur Senin (22/4/2024).

Kepala Kantor Pertanahan Sumba Timur Herma A. Oematan mengatakan, hari ini Pertanahan Sumba Timur mencanangkan GSRA 2024 secara serentak guna menyukseskan percepatan pelaksanaan Reforma Agraria.

Yang tujuannya kata dia, untuk memberikan informasi dan narasi yang lebih utuh mengenai Reforma Agrari yang telah dilaksanakan dan mendorong potensi usaha kegiatan penataan akses di seluruh Indonesia.

“Selain itu GSRA 2024 juga bertujuan mensinergikan tugas dan fungsi para pihak untuk kelancaran Reforma Agraria serta mendorong pertumbuhan ekonomi serta penataan aset dan akses,” ungkapnya.

Menurut Herman, dalam kegiatan tersebut juga terdapat beberapa bantuan yang merupakan CSR dari beberapa rekanan guna mendorong usaha masyarakat yang beantuan tersenut berupa 2 buah Tandon air (5.200 liter). 2 buah selang sepanjang 50 meter dan 2 buah alat penyemprot knapsack serta tambah dia, rencana penambahan sumur bor dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Bupati Sumba Timur Khristofel Praing melalui Asisiten Pemerintahan Kabupaten Sumba Timur Dominggus Kondanamu menyampaikan, kegiatan ini pihaknya mengapresiasi karena kegiatan ini merupakan momentum yang luar biasa untuk mengingatkan masyarakat agar bisa memanfaatkan program Reforma Agraria yang mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat.

“Tentunya saya sangat apresiasi kegiatan GSRA ini yang diadakan di Desa Tanatuku agar program Reforma Agraria ini data dimanfaatkan masyarakat,”ujarnya.

Ia menjelaskan, bahwa Pemkab Sumba Timur selalu menjalin kolaborasi bersama Kantor Pertanahan Sumba Timur dalam menjalankan program-program dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan tanah.

“Pemkab Sumba Timur dan Pertanahan juga memudahkan akses legalisasi hukum terkait Pertanahan sehingga tanah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” terang Herman. (*)