TIMES BAJAWA, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan pada Januari 2025 hingga akhir September, tercatat 75 kasus keracunan dengan jumlah korban mencapai sekitar 6.517 siswa.

Data tersebut disampaikan Dadan dalam rapat kerja bersama Komisi Kesehatan (IX) DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Ia merinci, dari periode 6 Januari hingga 31 Juli tercatat 24 kasus, sementara dalam rentang 1 Agustus hingga 30 September jumlah kasus meningkat menjadi 51 kejadian.

“Terlihat sebaran kasus, dari 6 Januari sampai 31 Juli ada kurang lebih 24 kasus. Sementara dari 1 Agustus sampai malam tadi ada 51 kasus,” jelas Dadan, dihadapan anggota dewan.

Menurutnya, mayoritas kasus keracunan disebabkan oleh pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia MBG.

Pelanggaran yang kerap terjadi antara lain pembelian bahan baku terlalu dini, seharusnya maksimal H-2 tetapi ada yang membeli pada H-4, serta keterlambatan penyajian makanan yang seharusnya maksimal 6 jam setelah dimasak, namun ditemukan hingga lebih dari 12 jam.

“Kita bisa identifikasi, kejadian itu rata-rata karena SOP tidak dipatuhi dengan saksama. Pembelian bahan baku yang seharusnya H-2 ada yang membeli H-4. Processing masak sampai delivery tidak boleh lebih dari 6 jam, tetapi ada yang sampai 12 jam lebih,” jelasnya.

Pemaparan BGN tersebut, mendapat sorotan tajam dari DPR. Anggota Komisi IX Edy Wuryanto mengingatkan agar pemerintah tidak memandang angka korban hanya sebagai statistik.

Menurutnya, ribuan siswa yang terdampak merupakan nyawa manusia yang harus diprioritaskan keselamatannya.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang, sebelumnya juga sempat menyampaikan permohonan maaf secara terbuka terkait banyaknya siswa yang menjadi korban.

Ia menegaskan, pihaknya akan menindak tegas dapur MBG yang melanggar aturan, bahkan bisa sampai ke ranah hukum.

BGN menyatakan telah menutup sementara sejumlah dapur penyedia MBG yang terbukti melanggar SOP dan menyebabkan keracunan massal.

Dapur akan Dievaluasi

Evaluasi menyeluruh akan dilakukan sebelum dapur tersebut bisa kembali beroperasi.

Rapat kerja di DPR tersebut, menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan program MBG. 

Komisi IX mendesak agar BGN melakukan perbaikan tata kelola agar kasus serupa tidak terus berulang, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan gizi anak bangsa. (*)